REPORTASEPOS.COM, MAMADO – Partai Demokrat Siap Kirimkan Hillary Lasut untuk Awasi Potensi Manipulasi dalam Pemilu Sulut
Sulut1news.com, Manado – Sekretaris Dewan Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, memberikan pernyataan tegas terkait dugaan praktik politik kotor yang berpotensi menghambat pencalonan Dr. Elly Engelbert Lasut (E2L) sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Hal ini disampaikannya di tengah maraknya pemberitaan tentang taktik licik dalam Pilkada Sulut, yang dinilai dapat merusak proses demokrasi.
Menurut Mallarangeng, indikasi tindakan manipulatif yang bertujuan merugikan kandidat seperti E2L menjadi ancaman nyata bagi demokrasi. Ia mengungkapkan adanya laporan mengenai upaya-upaya kotor untuk menjatuhkan kandidat dengan cara-cara ilegal yang merugikan integritas demokrasi.
“Kami mendapatkan informasi ada upaya menghambat Pak Elly dengan cara yang tidak etis, seperti menanam barang ilegal di rumah atau kendaraan pribadinya. Ini adalah bentuk manipulasi yang keji, dan kami mengutuk keras tindakan seperti ini. Langkah-langkah ini bukan hanya menyerang seorang kandidat, tapi juga menghancurkan dasar demokrasi itu sendiri,” tegas Mallarangeng.
Dalam menjaga integritas pemilu di Sulawesi, Partai Demokrat berkomitmen memastikan proses pemilu berjalan bersih dan transparan. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah mengirimkan Hillary Brigitta Lasut (HBL), anggota DPR-RI asal Sulawesi, untuk turun langsung mengawasi Pilkada melalui Komisi III DPR. Mallarangeng menyatakan bahwa langkah ini ditempuh agar pemilu dapat terlaksana dengan adil tanpa intervensi.
“Jika diperlukan, kami akan menugaskan Hillary untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR. Dengan begitu, Hillary bisa langsung melaporkan kepada Kapolri tentang situasi di lapangan serta memastikan tidak ada intimidasi atau upaya merusak demokrasi di Sulawesi Utara,” ucapnya dengan tegas.
Komitmen Demokrat juga diperkuat dengan rencana mengerahkan Fraksi Demokrat di DPR untuk memantau dan melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan selama Pilkada. Mallarangeng berharap bahwa kehadiran HBL dapat berfungsi sebagai pencegahan terhadap potensi manipulasi yang mungkin terjadi. Demokrat ingin memastikan seluruh pemberitaan terkait Pilkada bisa ditertibkan agar pemilu berlangsung aman dan adil.
Selain itu, Mallarangeng menekankan pentingnya netralitas aparat keamanan dalam pemilu. Ia mengingatkan bahwa aparat harus berposisi netral agar masyarakat dapat memilih pemimpin tanpa adanya tekanan atau intimidasi.
“Netralitas aparat keamanan merupakan syarat mutlak agar masyarakat dapat percaya dan merasa aman saat memilih. Pihak berwenang harus memastikan semua calon terlindungi, sehingga tak terjadi bias yang mengganggu proses demokrasi,” tuturnya.
Apabila terbukti adanya pejabat yang menyimpang dari sikap netral, Mallarangeng menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak akan tinggal diam. “Kami siap melanjutkan masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi jika ada bukti pelanggaran. Semua pihak harus bekerja sama agar Pilkada berlangsung dengan adil dan jujur, demi masa depan demokrasi yang lebih baik,” ujarnya.
Di akhir, Partai Demokrat juga menyerukan agar masyarakat Sulawesi turut berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu. Partisipasi masyarakat diharapkan mampu menjaga suasana pemilu yang damai, jujur, dan bebas dari praktik kotor.(*)
